Get Adobe Flash player
KETUA PA TANJUNGPINANG

h. m. ali syarifuddin masud lc. s.h. m.ag

H. M. ALI SYARIFUDDIN MAS'UD, Lc., S.H., M.Ag.

PANITERA / SEKRETARIS
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Dra. Hj. KHAMSIAH - PANITERAYUFRIZAL, S.H., M.H. - SEKRETARIS
JAM LAYANAN

AGENDA PIMPINAN
PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday682
mod_vvisit_counterThis week30
mod_vvisit_counterLast week3275
mod_vvisit_counterThis month7683
mod_vvisit_counterLast month4793
mod_vvisit_counterAll days478482

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG KELAS I B : TUJUH PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN AGAMA : PENYELESAIAN PERKARA, MANAJEMEN SDM, PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI, IMPLEMENTASI SIADPA, PENGAWASAN DAN “JUSTICE FOR ALL”

 

FOKUS PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG

artikel1

 

portal tabayun

sisamari

sisapanjar copy 

infoperkaraandajdw sidang  infokeuangananda   

    info_perkara  direktori_putusan-patpi copy1pengaduan

Proses Beracara

logo patpi

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG KELAS I B

Jln. Raya Senggarang Telp/Fax. 0771-7003716-7003715 Tanjungpinang

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROSEDUR DAN PROSES BERACARA PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG


1. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT

Prosedur : 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 

  • Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (18 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006);
  • Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah : 

  • Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 32 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974);
  • Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang Undang No. 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).

Gugatan tersebut memuat : 

  • Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
  • Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  • Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006). 

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal237 HIR, 237 R.Bg.). 

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.). 

Proses Penyelesaian Perkara : 

Pengguat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agam/Mahkamah Syari'ah. 

Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agam/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan. 

Tahapan Persidangan : 

  • Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);
  • Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut : 

  • Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  • Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  • Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

2. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK

Prosedur : 

  • Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Surat permohonan dapat ddirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah : 

  • Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989nyang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006);
  • Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

Permohonan tersebut memuat : 

  • Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  • Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  • Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006). 

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.). 

Proses Penyelesaian Perkara : 

Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. 

Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan. 

Tahapan persidangan 

  • Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  • Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);
  • Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut : 

  • Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  • Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  • Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

3. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING

4. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT KASASI

5. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI


 
WAKIL KETUA

pak yusar

Drs. H. M. YUSAR, M.H.

HAKIM DAN PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Drs. ASNAWI - HAKIMDrs. NAJAMUDDIN, S.H., M.H. - HAKIMDra. ZULHANA, M.H. - HAKIMDrs. MOHD. YUSUF, M.H. - HAKIMDrs. MARDANI - HAKIMARIDLIN, S.H. - HAKIMDrs. MUHAMMAD ZEN, M.H. - HAKIMDrs. NAZARUDDIN, M.H.I - HAKIMDrs. HAMZAH, M.H. - HAKIMDrs. H. DASWIR, M.H. - HAKIMMUZAHAR,S.Ag - PANMUD HUKUMH.JUMRI.,S.Ag - PANMUD GUGATANBADRIANUS, S.H., M.H. - PANMUD PERMOHONANRINA APRIANI,S.H - KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORANSUGENG RIYANTO - KASUBBAG UMUM & KEUANGANAMIRIL MUKMININ,S.Ag - KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALAKMUKHSIN, S.HI - PANITERA PENGGANTIZAINUDDIN.,S.Ag - JSPFARIDA - JSPAHMADI ANAS - JURUSITAFITRIA - JSPADI GESMI, S.H. - STAF UMUM DAN KEUANGANRENI YULIANI, A.Md - STAF PERENCANAAN,TI DAN PELAPORANSRI SUSANTI.,SE.Sy - HONORDARNAWATI.,S.Pdi - HONORNURUL AINI - HONORBAMBANG PRIAWAN - HONORSUPIRMANSAH - HONORBUDI HARTONO - HONORMARDIANTON - HONORDIDI USMAN - HONORSUROTO - HONOREKO ARDILES - HONOR
Alih Bahasa
Link

 

link_mari

badilag_ico

linkptapekanbaru

legislasi

putusan-asianlii

pembaruan

putusan_ma

sms_icon


Link

e-syariah

sikep

simkep

-e-doc baru

cpnsonline

cetakbiru

komdanas

simari

SKP

Jajak Pendapat
Bagaimanakah menurut anda pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Pinang?
 
Login



Pencarian
Webmail
FOTO DUKA CITA
Mahkamah Agung RI | Badilag | PTA Pekanbaru
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS