Get Adobe Flash player
KETUA PA TANJUNGPINANG

h. m. ali syarifuddin masud lc. s.h. m.ag

H. M. ALI SYARIFUDDIN MAS'UD, Lc., S.H., M.Ag.

PANITERA / SEKRETARIS
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Dra. Hj. KHAMSIAH - PANITERAYUFRIZAL, S.H., M.H. - SEKRETARIS
JAM LAYANAN

AGENDA PIMPINAN
PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday208
mod_vvisit_counterYesterday441
mod_vvisit_counterThis week1661
mod_vvisit_counterLast week1705
mod_vvisit_counterThis month8983
mod_vvisit_counterLast month11323
mod_vvisit_counterAll days458343

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG KELAS I B : TUJUH PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN AGAMA : PENYELESAIAN PERKARA, MANAJEMEN SDM, PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI, IMPLEMENTASI SIADPA, PENGAWASAN DAN “JUSTICE FOR ALL”

 

FOKUS PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG

artikel1

 

portal tabayun

sisamari

sisapanjar copy 

infoperkaraandajdw sidang  infokeuangananda   

    info_perkara  direktori_putusan-patpi copy1pengaduan

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
Dasar Hukum: Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007

Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.

Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.

Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat¬ lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Keterangan tersebut berisi:

  • Ada atau tidak informasi yang dimohonkan;
  • Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;
  • Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.
  • Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.

Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

  • Bervolume besar; atau
  • Tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi clan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.

BIAYA 

Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum.

SALINAN DAN PEMBERIAN INFORMASI

Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat¬ lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya.

Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi yang hendak disalin:

  • Bervolume besar; atau
  • Sedang dalam proses pembuatan.

Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan.

Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon.

KEBERATAN

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

  • Pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;
  • Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan.
  • Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
  • Pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau
  • Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan ini.

PROSEDUR KEBERATAN

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPN) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh KPN, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab (KPN) pada Mahkamah Agung.

Penanggungjawab (KPN) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

PEMANFAATAN INFORMASI

Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum.

SANKSI

Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

 
WAKIL KETUA

pak yusar

Drs. H. M. YUSAR, M.H.

HAKIM DAN PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Drs. ASNAWI - HAKIMDrs. NAJAMUDDIN, S.H., M.H. - HAKIMDra. ZULHANA, M.H. - HAKIMDrs. MOHD. YUSUF, M.H. - HAKIMDrs. MARDANI - HAKIMARIDLIN, S.H. - HAKIMDrs. MUHAMMAD ZEN, M.H. - HAKIMDrs. NAZARUDDIN, M.H.I - HAKIMDrs. HAMZAH, M.H. - HAKIMDrs. H. DASWIR, M.H. - HAKIMMUZAHAR,S.Ag - PANMUD HUKUMH.JUMRI.,S.Ag - PANMUD GUGATANBADRIANUS, S.H., M.H. - PANMUD PERMOHONANRINA APRIANI,S.H - KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORANSUGENG RIYANTO - KASUBBAG UMUM & KEUANGANAMIRIL MUKMININ,S.Ag - KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALAKMUKHSIN, S.HI - PANITERA PENGGANTIZAINUDDIN.,S.Ag - JSPFARIDA - JSPAHMADI ANAS - JURUSITAFITRIA - JSPADI GESMI, S.H. - STAF UMUM DAN KEUANGANRENI YULIANI, A.Md - STAF PERENCANAAN,TI DAN PELAPORANSRI SUSANTI.,SE.Sy - HONORDARNAWATI.,S.Pdi - HONORNURUL AINI - HONORBAMBANG PRIAWAN - HONORSUPIRMANSAH - HONORBUDI HARTONO - HONORMARDIANTON - HONORDIDI USMAN - HONORSUROTO - HONOREKO ARDILES - HONOR
Alih Bahasa
Link

 

link_mari

badilag_ico

linkptapekanbaru

legislasi

putusan-asianlii

pembaruan

putusan_ma

sms_icon


Link

e-syariah

sikep

simkep

-e-doc baru

cpnsonline

cetakbiru

komdanas

simari

SKP

Jajak Pendapat
Bagaimanakah menurut anda pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Pinang?
 
Login



Pencarian
Webmail
FOTO DUKA CITA
Mahkamah Agung RI | Badilag | PTA Pekanbaru
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS