Get Adobe Flash player
KETUA PA TANJUNGPINANG

h. m. ali syarifuddin masud lc. s.h. m.ag

H. M. ALI SYARIFUDDIN MAS'UD, Lc., S.H., M.Ag.

PANITERA / SEKRETARIS
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Dra. Hj. KHAMSIAH - PANITERAYUFRIZAL, S.H., M.H. - SEKRETARIS
JAM LAYANAN

AGENDA PIMPINAN
PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday193
mod_vvisit_counterYesterday441
mod_vvisit_counterThis week1646
mod_vvisit_counterLast week1705
mod_vvisit_counterThis month8968
mod_vvisit_counterLast month11323
mod_vvisit_counterAll days458328

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG KELAS I B : TUJUH PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN AGAMA : PENYELESAIAN PERKARA, MANAJEMEN SDM, PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI, IMPLEMENTASI SIADPA, PENGAWASAN DAN “JUSTICE FOR ALL”

 

FOKUS PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG

artikel1

 

portal tabayun

sisamari

sisapanjar copy 

infoperkaraandajdw sidang  infokeuangananda   

    info_perkara  direktori_putusan-patpi copy1pengaduan

A. UMUM

- Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari :

  • Prosedur Biasa; dan
  • Prosedur Khusus.

- Prosedur Biasa digunakan dalam hal :

  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

- Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta : 

  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain); Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

- Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi. 

- Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan. 

- Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.


B. PROSEDUR BIASA

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut :

  • Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  • Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV). Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  • Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  • PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  • Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  • Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  • Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  • Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  • Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  • Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  • Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  • Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  • Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. PROSEDUR KHUSUS

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut :

  • Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  • Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  • Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  • Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  • Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  • Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

DOWNLOAD FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

 
WAKIL KETUA

pak yusar

Drs. H. M. YUSAR, M.H.

HAKIM DAN PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Drs. ASNAWI - HAKIMDrs. NAJAMUDDIN, S.H., M.H. - HAKIMDra. ZULHANA, M.H. - HAKIMDrs. MOHD. YUSUF, M.H. - HAKIMDrs. MARDANI - HAKIMARIDLIN, S.H. - HAKIMDrs. MUHAMMAD ZEN, M.H. - HAKIMDrs. NAZARUDDIN, M.H.I - HAKIMDrs. HAMZAH, M.H. - HAKIMDrs. H. DASWIR, M.H. - HAKIMMUZAHAR,S.Ag - PANMUD HUKUMH.JUMRI.,S.Ag - PANMUD GUGATANBADRIANUS, S.H., M.H. - PANMUD PERMOHONANRINA APRIANI,S.H - KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORANSUGENG RIYANTO - KASUBBAG UMUM & KEUANGANAMIRIL MUKMININ,S.Ag - KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALAKMUKHSIN, S.HI - PANITERA PENGGANTIZAINUDDIN.,S.Ag - JSPFARIDA - JSPAHMADI ANAS - JURUSITAFITRIA - JSPADI GESMI, S.H. - STAF UMUM DAN KEUANGANRENI YULIANI, A.Md - STAF PERENCANAAN,TI DAN PELAPORANSRI SUSANTI.,SE.Sy - HONORDARNAWATI.,S.Pdi - HONORNURUL AINI - HONORBAMBANG PRIAWAN - HONORSUPIRMANSAH - HONORBUDI HARTONO - HONORMARDIANTON - HONORDIDI USMAN - HONORSUROTO - HONOREKO ARDILES - HONOR
Alih Bahasa
Link

 

link_mari

badilag_ico

linkptapekanbaru

legislasi

putusan-asianlii

pembaruan

putusan_ma

sms_icon


Link

e-syariah

sikep

simkep

-e-doc baru

cpnsonline

cetakbiru

komdanas

simari

SKP

Jajak Pendapat
Bagaimanakah menurut anda pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Pinang?
 
Login



Pencarian
Webmail
FOTO DUKA CITA
Mahkamah Agung RI | Badilag | PTA Pekanbaru
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS