PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEDOMAN PERENCANAAN, TEKHNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :143 /KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
5.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 /PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
11. Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4013 /DJA/KU.00/11/2017 Tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Rekening Vitrual Untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Dan Hak Uji Materiil
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–29/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan